Jakarta – Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengatakan upaya adu domba melalui isu “Indonesia Gelap” merupakan bentuk manipulasi yang sangat berbahaya bagi stabilitas nasional dan kemajuan bangsa.
Ia mengungkapkan bahwa gerakan tersebut sarat dengan kepentingan asing yang ingin mendikte arah kebijakan Indonesia, terutama dalam upaya intervensi terhadap pembangunan nasional dan hilirisasi sumber daya alam (SDA).
“Ketika Indonesia bangkit, pihak asing selalu berusaha segala cara untuk menghambatnya. Kita harus sadar bahwa isu ini bukan muncul secara organik dari rakyat, tapi sarat rekayasa pihak luar,” ujar Addin dalam pernyataan resminya.
Menurut Addin, sejak Oktober 2024, terungkap bahwa sejumlah lembaga asing seperti OSF dan IRI telah bekerja sama dengan beberapa LSM lokal di Indonesia untuk menggagalkan proyek strategis nasional (PSN) dengan berbagai cara.
Metode yang digunakan antara lain memproduksi penelitian palsu, manipulasi opini publik, hingga menggerakkan demonstrasi yang dikemas sebagai gerakan mahasiswa.
“Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara adidaya kerap menggunakan isu identitas, agama, dan etnis sebagai instrumen untuk menciptakan instabilitas di negara berkembang. Beberapa instrumen itu sudah mulai diaktifkan belakangan ini,” tegas Addin.
Ia menambahkan bahwa pola seperti ini harus dikenali dan dilawan oleh seluruh elemen masyarakat, agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario pihak luar yang menginginkan disintegrasi dan stagnasi ekonomi. Isu “Indonesia Gelap” yang diangkat melalui berbagai kanal sosial media dan demonstrasi mahasiswa dinilai tidak relevan dengan semangat bangsa yang tengah membangun.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan 15 megaproyek hilirisasi SDA senilai miliaran dolar dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini jelas mengancam kepentingan pihak asing yang selama ini mengandalkan ekspor bahan mentah dari Indonesia.
Hal senada disampaikan akun media sosial X @Intel_Imut yang menyatakan bahwa aksi mahasiswa saat ini telah ditunggangi oleh sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mendapat pendanaan dari lembaga asing seperti USAID.
“Sayangnya aksi mahasiswa hari ini masih dimanfaatkan dan ditunggangi oleh organ-organ NGO yang didanai USAID yang memang sejak lama menginginkan bangsa ini pecah,” tulis akun tersebut.
Di sisi lain, pemerintah tetap menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Rektor IPB, Arif Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka terhadap dialog, khususnya dengan kalangan akademisi.
“Pertemuan dengan rektor-rektor bukan bentuk intervensi, tapi upaya memahami aspirasi dan menyampaikan visi pembangunan nasional secara langsung,” kata Arif.
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, namun harus bersifat konstruktif dan tidak mengganggu tatanan yang sudah dibangun. Ia menolak keras seruan pemakzulan yang muncul dalam aksi “Indonesia Gelap” karena tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana politik.
Masyarakat kini semakin sadar bahwa isu “Indonesia Gelap” hanyalah bentuk baru dari strategi lama adu domba dan disinformasi. Indonesia sedang tumbuh dan berkembang, dan rakyat tidak ingin kembali mundur akibat provokasi yang tidak bertanggung jawab.
