Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap Jilid 2” yang dikabarkan akan digelar oleh sejumlah pihak dinilai tidak relevan dengan kondisi nasional saat ini. Aksi tersebut dianggap sebagai upaya provokasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, yang saat ini berada dalam keadaan kondusif dan aman.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin oleh undang-undang, namun ia mengingatkan agar para pengunjuk rasa tidak menyebarkan narasi yang membelokkan fakta.
“Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana enggak ada Indonesia gelap gituloh,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta.
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat bersikap optimis dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Ia menekankan bahwa Indonesia akan bangkit dan terus maju dengan komitmen bersama seluruh rakyat.
“Kami akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” katanya.
Selain itu, Mensesneg juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan beberapa bulan agar dapat mengemban amanah rakyat dengan baik. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.
“Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi,” tambah Prasetyo.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa tuntutan aksi pada “Indonesia Gelap Jilid 1” sudah ditanggapi dengan tindakan nyata oleh pemerintah.
“Semua ini pemerintah lagi bekerja. Tuntutannya kan sudah dijawab dengan kerjanya Pak Presiden,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan tidak berlebihan. “Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi,” tegasnya.
Di tengah narasi provokatif yang beredar, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terhasut. Kesadaran dan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi adalah kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan harmonis. []
