Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat mengecam aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) karena dinilai mengganggu stabilitas nasional. Aksi yang berlangsung di berbagai daerah ini berujung pada ketegangan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas.
Sejumlah elemen masyarakat menyayangkan aksi demonstrasi yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) karena dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional. Aksi yang berlangsung di berbagai daerah ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas.
Menanggapi situasi ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengimbau masyarakat untuk mencermati perubahan regulasi tersebut secara seksama.
“Jadi, tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca. Kan, sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca publik,” ujar Puan
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak memperluas kewenangan, tetapi justru menegaskan pembatasan yang ada.
“Jadi, sesuai dengan Pasal 47, itu tentang kewenangan, di mana tentara aktif boleh masuk ke institusi kementerian atau lembaga sipil itu justru bukan perluasan kewenangan, tetapi pembatasan, penegasan,” ujar Brigjen Kristomei
Ia juga menekankan bahwa TNI telah melibatkan elemen masyarakat dalam proses revisi tersebut.
“Kami melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat tentang adanya rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,” Lanjut Brigjen Kristomei.
Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai dengan aturan hukum dan menjaga ketertiban umum demi terciptanya stabilitas nasional yang kondusif.
[edRW]
