JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss.
Langkah strategis tersebut menandai era baru peran aktif Indonesia dalam mewujudkan stabilitas global, terutama dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui jalur formal internasional.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi mendalam dengan para pemimpin dunia.
Beliau menyebut Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within untuk memperjuangkan keadilan dari dalam sistem.
“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Kamis (05/03/2026).
Muhadjir menambahkan bahwa komitmen terhadap solusi dua negara tetap menjadi kompas utama.
“Tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menekankan bahwa pemerintah mengedepankan dialog daripada konfrontasi fisik.
Sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, ia meyakini efektivitas diplomasi dalam meminimalisir jatuhnya korban jiwa.
“Pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron dengan optimis.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, melihat keanggotaan Indonesia di BoP sebagai instrumen vital untuk meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Ia menilai posisi Indonesia sangat tawar dalam menekan kekuatan besar agar menghentikan kekerasan.
“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelas Yahya.
Partisipasi Indonesia dalam BoP mencakup kesiapan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta peran sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Mandat tersebut memperkuat fokus pada rekonstruksi Gaza dan penghentian kekerasan secara permanen.
Keterlibatan itu menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa suara kemanusiaan ke meja perundingan tertinggi dunia demi mewujudkan tatanan global yang lebih adil dan damai. (*)
