Aceh – Ketangguhan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana banjir dan longsor kembali terlihat melalui kolaborasi solid antara warga, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, yang menjadi kunci utama penanganan darurat secara cepat, terkoordinasi, dan mandiri tanpa bergantung pada bantuan asing.
Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak banjir dan longsor di Aceh. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Tanggap Bencana Sektor Kehutanan yang diinisiasi untuk merespons bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan logistik, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor agar penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi.
Ketua Umum APHI yang mewakili FKMPI, Soewarso, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial sektor kehutanan.
“Bencana banjir yang menimpa masyarakat Aceh Tamiang menjadi panggilan bagi kami untuk turun langsung memberikan bantuan. Dukungan yang disalurkan bukan semata bantuan logistik, melainkan wujud empati dan solidaritas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Keberlanjutan tidak hanya diukur dari aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sektor ini hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama saat menghadapi krisis,” kata Soewarso.
Disisi lain, Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan nasional dalam menangani bencana di Aceh.
“Pemerintah tetap optimistis mampu menangani persoalan banjir yang terjadi di Aceh,” katanya.
Ia menegaskan, “Belum adanya lampu hijau terkait bantuan asing menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan matang dan memiliki kapasitas untuk mengatasi seluruh permasalahan yang ada,” ujar Bey.
Ia juga mendorong pemerintah untuk bergerak cepat dan simultan agar kebutuhan warga segera terpenuhi.
Kehadiran negara turut diperkuat melalui peran aparat keamanan. Polda Aceh mencatat pelayanan kesehatan intensif bagi warga terdampak melalui Operasi Aman Nusa II 2025.
“Secara keseluruhan, sejak 27 November hingga 17 Desember 2025, Polda Aceh melalui Subsatgas Dokkes telah menyalurkan layanan kesehatan kepada 10.931 warga yang terdampak bencana alam,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto.
Dari tingkat pusat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan sikap kemandirian pemerintah.
“Untuk saat ini belum ada rencana tersebut. Namun, kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia tetap menyampaikan terima kasih atas besarnya perhatian yang diberikan oleh negara-negara sahabat,” ujarnya.
Pemerintah menilai koordinasi nasional masih efektif, mencerminkan bahwa Aceh mampu bangkit dengan kekuatan sendiri melalui solidaritas masyarakat dan kesiapan negara.
