Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional melalui langkah nyata yang melibatkan kepala daerah sebagai ujung tombak pembangunan sektor pertanian dan distribusi pangan.
Di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga ketimpangan distribusi antardaerah, sinergi lintas wilayah dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa kepala daerah harus mampu mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan dalam membangun kerja sama distribusi pangan antardaerah.
Menurutnya, penguatan sistem pangan nasional tidak dapat berjalan optimal apabila setiap daerah masih bekerja sendiri tanpa integrasi data dan koordinasi yang kuat.
Ia menilai pemanfaatan big data berbasis real-time menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan pangan.
“Masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan, keterpaduan data antardaerah akan mempercepat proses distribusi komoditas sekaligus menekan potensi lonjakan harga akibat gangguan pasokan.
Karena itu, pemerintah pusat terus mendorong transformasi tata kelola pangan yang berbasis kolaborasi, digitalisasi, dan respons cepat setiap pemerintah daerah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Komitmen memperkuat ketahanan pangan juga ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui pembangunan kembali Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Talaga.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas nasional di sektor pangan sekaligus upaya memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.
Menurutnya, pembangunan sektor pangan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Program pangan merupakan prioritas nasional. Dengan dibangunnya kembali KPN Talaga, diharapkan dapat memperkokoh ketahanan pangan daerah, memberdayakan petani, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendorong industrialisasi di pedesaan,” kata Anwar Hafid.
Ia menilai pembangunan kawasan pangan terpadu akan memperbesar kapasitas produksi daerah sekaligus membuka peluang investasi dan hilirisasi hasil pertanian di Sulawesi Tengah.
Dorongan pemerintah pusat yang direspons cepat oleh sejumlah daerah menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan kini tidak lagi sekadar wacana, melainkan agenda strategis nasional yang diwujudkan melalui aksi konkret.
Kolaborasi antardaerah, penguatan data pangan, pembangunan kawasan pertanian terpadu, serta keberpihakan terhadap petani diyakini menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang mandiri dan tangguh di sektor pangan.
