JAKARTA – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian dari investor asing. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pihak asing tertarik untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dari organisasi nirlaba The Rockefeller Foundation yang berbasis di Amerika Serikat.
Luhut mengungkapkan bahwa diskusi intensif telah dilakukan dengan perwakilan Rockefeller Foundation di Bali dan Jakarta. Bahkan, pihak Rockefeller telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.
“Mereka sangat ingin mendukung kami, dan kami akan membahas secara rinci tentang program ini,” ujar Luhut.
Pihaknya menekankan bahwa dukungan dari organisasi filantropi tersebut dapat membantu membangun ekosistem serta mengelola program MBG dengan lebih efektif. Program ini diharapkan dapat mendorong kesetaraan sosial serta membantu mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan di Indonesia.
“Adanya minat dari investor asing dan filantropi global, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ucap Luhut.
Dari sisi pendanaan, Luhut optimistis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencukupi untuk mendukung program tersebut.
“Pendanaan bukan masalah, saya kira APBN kami sudah cukup. Yang kami butuhkan saat ini adalah pengelolaannya,” tambahnya.
Sejumlah pakar menilai bahwa MBG harus diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Fitria Muslih menegaskan bahwa MBG bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia yang harus memiliki indikator capaian yang jelas.
“Pemerintah seharusnya melihat MBG ini sebagai investasi untuk mencapai Indonesia Emas, bukan sekadar janji politik. Program ini harus memiliki indikator capaian yang terukur agar tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa kejelasan output,” ujar Fitria.
Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Medelina K. Hendytio, mengingatkan agar MBG tidak dikelola secara tersentralisasi.
“Program ini sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan lembaga-lembaga yang sudah ada di pusat dan daerah, seperti Puskesmas dan pemerintah desa,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam World Governments Summit 2025 yang digelar pada 14 Februari 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.
“Menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, tetapi ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330 ribu sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang ramai, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Namun, seiring percepatan implementasi yang diperintahkan Presiden Prabowo, tambahan dana sebesar Rp 100 triliun masih diperlukan agar cakupan penerima bisa mencapai 82,9 juta orang hingga akhir tahun 2025.
Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo sejak masa kampanye, MBG diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp 15 ribu dan target penerima sebanyak 80 juta orang.
(*/rls)
