Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan bagi industri tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban usaha, mendorong investasi, menjaga keberlangsungan produksi, serta memperkuat daya saing industri tekstil Indonesia di pasar global. Fasilitas yang dibahas mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kegiatan outsourcing dan percepatan proses restitusi pajak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian mengenai bentuk dan mekanisme kebijakan yang akan diterapkan.
“Pembahasannya sudah dilakukan bersama Menteri Keuangan. Saat ini masih dalam proses kajian. Dalam waktu dekat, beberapa industri akan mendapatkan kemudahan sesuai arahan Presiden dan kami berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan tahun ini,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, fasilitas PPN untuk kegiatan outsourcing diperlukan karena industri tekstil memiliki pola produksi yang mengikuti permintaan pasar ekspor. Pesanan dari pasar internasional dapat berubah berdasarkan musim sehingga kebutuhan produksi dan tenaga kerja perusahaan tidak selalu sama.
“Insentifnya berkaitan dengan outsourcing. Industri tekstil memiliki siklus produksi yang berbeda karena perusahaan yang berorientasi ekspor menerima pesanan berdasarkan musim, seperti winter, summer, autumn, dan fall,” jelasnya.
Perubahan volume pesanan tersebut membuat perusahaan tekstil terkadang membutuhkan tenaga outsourcing untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Pemerintah kemudian membahas kemungkinan pemberian fasilitas PPN terhadap kegiatan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan percepatan restitusi pajak bagi perusahaan tekstil berorientasi ekspor. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan membantu menjaga arus kas perusahaan.
“Perusahaan yang berorientasi ekspor biasanya mengajukan restitusi. Karena itu, proses restitusi tersebut diharapkan tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang,” kata Airlangga.
Evaluasi ketentuan PPN sebelumnya turut dibahas setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menilai evaluasi diperlukan untuk menjaga daya saing industri tekstil dan garmen nasional.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, insentif dapat membantu perusahaan tekstil menghadapi tekanan usaha. Dukungan pemerintah penting karena industri tekstil merupakan sektor padat karya yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Insentif itu akan menyasar perusahaan tekstil, tidak hanya BUMN tapi juga swasta,” ujarnya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap industri tekstil dapat mempertahankan produksi, memperkuat investasi, memenuhi kebutuhan ekspor, dan menjaga keberlanjutan lapangan kerja. (*)
