Jakarta – Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan Turki, Pakistan, dan Qatar melalui penandatanganan nota kesepahaman BADR di Doha, Qatar, Rabu (21/10/2026). Kesepakatan ini bertujuan memperkuat industri pertahanan, meningkatkan kapasitas militer, serta memperluas pengembangan teknologi melalui kolaborasi empat negara. Kerja sama tersebut diharapkan membuka peluang bagi peningkatan kemampuan pertahanan nasional tanpa mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari masing-masing negara. Indonesia diwakili Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari, Turki oleh Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, Qatar oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, sedangkan Pakistan diwakili Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif.
Kepala Badan Industri Pertahanan Turki, Haluk Gorgun, menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kemampuan produksi dalam negeri untuk membangun industri pertahanan yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antarnegara perlu diarahkan pada penguatan kapasitas industri agar mampu memenuhi kebutuhan pertahanan secara mandiri.
“Pertukaran teknologi, pengembangan secara kolaboratif, dan peningkatan kapasitas manufaktur domestik merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri pertahanan,” kata Haluk Gorgun.
Nota kesepahaman tersebut tidak mengikat para peserta dalam pakta pertahanan bersama yang mewajibkan bantuan militer ketika salah satu negara diserang. Fokus utama BADR adalah pengembangan teknologi, penguatan industri pertahanan, dan peningkatan kapasitas produksi.
Disisi lain, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia yang tidak berpihak pada blok kekuatan atau pakta militer tertentu.
“Kami tidak akan bergabung dengan blok kekuatan mana pun ataupun terikat dalam pakta militer apa pun,” tegas Prabowo.
Ia turut menegaskan bahwa penolakan terhadap penjajahan dan imperialisme tetap menjadi prinsip dasar diplomasi Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga hubungan harmonis dengan berbagai negara melalui pendekatan bertetangga baik, yang telah dijalankannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Melalui kesepakatan BADR, Indonesia diharapkan mampu memperluas akses teknologi dan memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Pemerintah perlu mengawal pelaksanaan kerja sama secara terukur agar memberikan manfaat konkret sekaligus mempertahankan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. (*)
