Jakarta – Di tengah tantangan global dan ketidakpastian perekonomian dunia, Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen dipertahankan, meski terdapat proyeksi yang menyebutkan ekonomi Indonesia hanya mampu melaju di kisaran 4,5 hingga lima persen. Berbagai strategi telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi domestik maupun eksternal.
“Kami menghargai pandangan dan proyeksi dari berbagai pihak, termasuk sektor perbankan. Itu penting sebagai bahan evaluasi. Namun, pemerintah tetap optimis. Dengan strategi yang tepat dan sinergi yang kuat, pertumbuhan lima persen masih sangat mungkin dicapai,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.
Optimisme pemerintah dilandasi oleh stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, serta berbagai kebijakan yang disiapkan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi nasional.
Salah satu langkah utama adalah mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya bertujuan meningkatkan ketahanan gizi anak-anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di sektor pangan lokal.
“Kami juga terus menyalurkan bansos secara tepat sasaran, memberikan subsidi listrik, dan memberi diskon transportasi publik untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Haryo.
Belanja negara pun akan dipercepat agar stimulus fiskal benar-benar terasa di lapangan. Pemerintah menyadari bahwa negara harus hadir lebih cepat. Itu karena realisasi belanja yang cepat akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain menjaga konsumsi, pemerintah juga membenahi sisi penawaran. Melalui Inpres Deregulasi, berbagai izin usaha disederhanakan. Di sisi lain, revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) tengah dirampungkan guna memperluas ruang gerak investor.
“Satgas Deregulasi akan segera dibentuk sesuai arahan Presiden, tapi tim yang ada sudah mulai bekerja. Kami sedang mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang sering dikeluhkan pelaku usaha. Ini bagian dari paket kebijakan yang segera diumumkan,” jelas Haryo.
Kebijakan deregulasi itu juga menjadi bagian dari persiapan jangka panjang Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Transformasi kebijakan harus serius jika kita ingin bersaing di level global,” tambah Haryo.
Untuk sektor pembiayaan, pemerintah meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mulai mengimplementasikan skema Kredit Investasi Padat Karya bagi sektor strategis. UMKM juga difasilitasi dari sisi pembiayaan dan ekspor.
“UMKM yang punya potensi ekspor akan mendapat dukungan promosi dan fasilitasi. Kami juga mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA dan CP TPP, serta membuka penetrasi pasar non-tradisional dan mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS,” ungkap Haryo.
Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan, pemerintah menyiapkan tiga pilar transformasi jangka menengah, yaitu hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, dan transisi energi hijau.
Di sektor industri, pemerintah fokus pada pengembangan pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, serta penguatan industri kelapa sawit. Pembangunan kawasan industri terintegrasi juga terus dilanjutkan.
“Ini bukan sekadar soal ekspor bahan mentah, tapi membangun rantai nilai dan ekosistem industri dalam negeri yang kompetitif,” terang Haryo.
Sementara di sektor digital, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia, serta mendukung peningkatan kapasitas startup teknologi dan digitalisasi UMKM.
Di sisi energi, transformasi ke arah ekonomi hijau diperkuat dengan pengembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik. Salah satu proyek energi bersih yang sudah berjalan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh yang mendapat pendanaan sebesar USD499 juta dari program Asia Zero Emission Community (AZEC).
Haryo menekankan target pertumbuhan ekonomi di atas lima persen tidak bisa dicapai hanya dengan satu aktor.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh sinergi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Ini pekerjaan kolektif,” ujar Haryo.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat menghindari pelemahan ekonomi, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan. Optimisme ini diperkuat oleh dukungan masyarakat dan dunia usaha yang terus menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas tinggi.
