Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal dan energi yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan dengan tujuan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu menghadapi risiko global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal melalui pengendalian defisit anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga defisit tetap di bawah ambang batas.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebutkan bahwa penugasan telah diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat implementasi konversi energi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah volatilitas harga minyak dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar akibat mobilitas harian.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Ia menyatakan bahwa kondisi APBN masih cukup kuat untuk menahan tekanan global.
“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan ubah APBN atau subsidi BBM sampai titik harga minyak benar-benar sangat tinggi,” kata Purbaya.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi untuk mengantisipasi lonjakan harga energi, termasuk skenario harga minyak mencapai US$97 per barel. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tetap optimistis mampu menjaga defisit anggaran melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja. Purbaya menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi darurat energi karena pasokan masih terjaga dan struktur ekonomi yang ditopang sektor swasta menjadi kekuatan utama.
“Semua kemungkinan sudah kita hitung. Bantalan fiskal kita masih cukup,” pungkasnya.
