JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan diplomasi adaptif dalam merespons adanya tekanan tarif dagang akibat kebijakan proteksionisme dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pengamat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr. Stepi Anriani, menilai pendekatan diplomasi adaptif merupakan langkah realistis dalam mencegah fragmentasi ekonomi global yang terjadi.
“Indonesia perlu memperkuat struktur ekonomi domestik, menarik investasi, dan membangun trust global sebagai middle power,” jelasnya.
Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara tersebut juga menekankan pentingnya penguatan intelijen ekonomi dan inisiasi forum Global South Economic Dialogue sebagai solusi strategis dalam menghadapi adanya perang tarif secara kolektif.
Sementara itu, delegasi menteri Kabinet Merah Putih telah diberangkatkan ke Washington DC untuk melakukan negosiasi intensif selama masa penangguhan pengenaan tarif hingga 9 Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat undangan untuk bernegosiasi di Washington.
“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ungkapnya
Tim negosiasi terdiri dari enam pejabat tinggi, termasuk diantaranya yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Para delegasi tersebut melakukan perundingan dengan USTR, Department of Treasury, dan Department of Commerce, membahas proposal non-paper yang mencakup relaksasi tarif, NTMs, kerja sama investasi, hingga penguatan sektor keuangan.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya berlaku untuk produk dari sektor teknologi asal AS.
“Relaksasi kewajiban pemenuhan TKDN itu sebatas untuk barang-barang dari AS, tidak berlaku secara general,” tegasnya.
Negosiasi juga mencakup penurunan PPN dan PPh impor. Menko Airlangga menyoroti bahwa isu utama AS bukan hanya sekedar tarif semata, namun juga pada hambatan non-tarif.
“Mereka isunya kebanyakan di non-tariff barrier sama di PPN impor,” ujarnya.
Untuk diketahui, Indonesia berencana menambah impor dari AS senilai US$18-19 miliar, terutama pada produk pertanian, teknologi, dan energi.
Langkah ini ditujukan untuk menyeimbangkan neraca dagang.
(*)
