Jakarta – Pemerintahan Indonesia memberikan jaminan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengefisienkan anggaran merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Tahun 2025 Presiden memiliki prioritas sehingga wajar melakukan efisiensi anggaran.
Langkah efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp306,7 triliun. Pemangkasan anggaran terutama dilakukan pada belanja operasional dan non-operasional di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi tidak akan mengurangi anggaran belanja pegawai maupun program bantuan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Dalam keterangannya, Wamenkeu Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah memiliki target yang harus disesuaikan dengan hal-hal prioritas yang harus dilaksanakan. “Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujarnya.
Lebih lanjut Suahasil menegaskan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan. Efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Salah satu langkah yang menjadi fokus Kemenkeu adalah digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.
Sedangkan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan kebijakan efisiensi yang dilakukan Prabowo bisa menjadi langkah positif dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan secara optimal. Dampak efisiensi ini akan sangat luas anggaran yang digunakan bisa optimal.
Pemerintah harus tetap menyusun strategi agar implementasi kebijakan yang dilakukan tidak menghambat kinerja dan program pemerintah telah rancang sebelumnya. Efisiensi harus tepat sasaran terhadap program-program pemerintah seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan dan penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak langsung ke masyarakat. Instruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Efisiensi anggaran juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia. ”Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” terangnya.
