Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mendukung program-program prioritas pemerintah secara optimal.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kebijakan efisiensi ini sebagai langkah positif yang dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.
“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sementara yang lain mungkin dirugikan, tetapi setidaknya arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang diinginkan pemerintah,” ujarnya.
Namun, ia juga memberikan catatan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, realokasi belanja negara dapat menekan pertumbuhan ekonomi.
“Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan berdampak besar pada sektor perhotelan dan transportasi,” jelas Wijayanto.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, turut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta pemangkasan anggaran dilakukan secara selektif.
Belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat harus tetap diperkuat.
“Seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, perbaikan sektor kesehatan, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Sri Mulyani.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, mengapresiasi langkah efisiensi besar-besaran ini. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah positif dalam pengelolaan keuangan negara.
“Sebagai penasihat, saya sangat mengapresiasi upaya efisiensi anggaran yang besar-besaran dilakukan. Karena saya juga pernah memimpin kementerian, kadang merasa anggaran kita kurang efisien,” kata Bambang.
Bambang bahkan mencontohkan pengalamannya saat bekerja di Islamic Development Bank di Jeddah, di mana pertemuan dan rapat hanya menyediakan air putih atau teh tanpa konsumsi tambahan.
Ia melihat kebiasaan sederhana seperti ini dapat diterapkan di berbagai aspek pengeluaran pemerintah untuk menekan biaya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah, termasuk konsumsi yang bersumber dari anggaran, berperan sebagai stimulus ekonomi. “Ketika ada anggaran, itu sebenarnya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Bambang, pemotongan anggaran besar-besaran membuat pertumbuhan ekonomi 2025 tidak bisa lagi hanya bergantung pada konsumsi, terutama setelah berakhirnya periode pemilu.
“Keberhasilan eksekusi program prioritas seperti makanan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah akan menjadi kunci stabilitas ekonomi,” tegasnya.
