JAKARTA – Pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama kebijakan ini adalah memperkuat sektor produktif dan mendukung transformasi digital guna meningkatkan daya saing nasional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci dalam memperkuat sektor produktif dan meningkatkan kinerja birokrasi.
“Pemangkasan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dalam mendukung sektor produktif serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur negara,” ujar Rini
Ia juga menambahkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya efisiensi ini.
“Modernisasi sistem kerja birokrasi melalui transformasi digital akan menekan biaya operasional dan meningkatkan efektivitas layanan publik, sehingga sektor produktif mendapatkan dukungan maksimal dari kemajuan teknologi informasi,” jelas Rini.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini ditetapkan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBN 2024. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada 2025 dilakukan untuk mengalihkan dana ke program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Alokasi anggaran harus difokuskan pada program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, serta penguatan sektor kesehatan yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Sri Mulyani.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan belanja negara, tetapi juga memastikan setiap pengeluaran memiliki dampak nyata bagi pembangunan nasional.
“Penggunaan APBN harus lebih tepat sasaran agar investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur nasional.
“Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, proyek infrastruktur tetap berjalan optimal karena perencanaan keuangan dilakukan secara matang. Hal ini untuk memastikan setiap proyek strategis selesai tepat waktu dan tetap mendukung perekonomian,” tegas Dody.
Dody juga menjelaskan bahwa optimalisasi anggaran dilakukan secara transparan dan efektif.
“Kami memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat terintegrasi dengan sistem irigasi guna mendukung sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan,” tambah Dody.
*
