JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban fiskal, tetapi juga memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo dalam menginstruksikan efisiensi anggaran merupakan awal dari pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. “Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan atau efisiensi anggaran,” katanya.
Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Putut Satyaka, menyatakan bahwa alokasi anggaran akan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampak yang maksimal bagi pembangunan nasional.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kinerja kementeriannya dalam merealisasikan berbagai proyek infrastruktur strategis. “Efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam pembangunan infrastruktur, karena program 2025 telah diatur dengan baik,” jelasnya.
Dody juga memastikan bahwa semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan akan diselesaikan tanpa ada yang mangkrak. “Optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat. Infrastruktur yang sudah dibangun akan dioptimalkan, seperti bendungan yang dikaitkan dengan jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman,” tambahnya.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suahasil menambahkan bahwa Kementerian Keuangan akan meninjau kembali program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan utama. “Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati,” tegasnya.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara strategis, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program Asta Cita tetap berjalan dan berdampak positif bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bukti bahwa efisiensi tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
(*/rls)
