Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini dikemukakan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Achmad mengatakan, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, program itu seperti pengurangan kegiatan perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
“Namun pelayanan publik, tidak dikurangi. PSO (Public Service Obligation) dan belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” kata Hasan.
Hasan menepis informasi yang beredar bahwa efisiensi anggaran dialokasikan untuk pelayanan publik. Dia kembali menegaskan, presiden meminta pelayanan publik, belanja pegawai, dan bantuan sosial tidak berdampak dalam efisiensi.
Senada, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Presiden Prabowo memutuskan efisiensi anggaran setelah mengawasi pelaksanaan tutup buku APBN di Kemenkeu pada akhir 2024.
“Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pun menilai efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” pungkasnya.
