Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transformasi sektor energi nasional menunjukkan arah yang semakin jelas menuju pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi energi guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan.
Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai capaian pemerintah selama dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, langkah yang ditempuh pemerintah telah memberikan sinyal yang kuat mengenai arah kebijakan energi Indonesia di masa depan.
“Rapornya cukup baik, arah yang jelas menuju energi bersih,” ujar Yayan.
Penilaian tersebut didasarkan pada target pemerintah dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Target ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbesar porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Target ini menempatkan Indonesia di antara program surya terbesar dunia,” ucap Yayan.
Selain memperluas pemanfaatan energi surya, pemerintah juga terus mendorong pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya menekan emisi karbon serta menciptakan sistem energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pemerintah menilai transisi menuju energi hijau dan pembangunan digital sebagai mesin ganda (twin engine) penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.
Haryo memandang keandalan energi hijau menjadi prasyarat mutlak menopang kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700–800 Terawatt-hour (TWh) pada 2030, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 Gigawatt (GW) peak berbasis energi terbarukan.
“Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global,” kata Juru Bicara Haryo.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berhasil meletakkan fondasi penting bagi percepatan transisi energi, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.
