Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penguatan sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan berbagai lembaga pengawas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses streamlining BUMN serta pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengawalan Streamlining BUMN yang melibatkan Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguatan koordinasi antarlembaga tersebut dibahas dalam rapat strategis di Wisma Danantara yang dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta jajaran pimpinan instansi terkait.
Jamintel Reda Manthovani menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang semakin sehat dan berdaya saing.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan BUMN yang semakin sehat, kuat, dan kompetitif,” kata Reda.
Menurutnya, pengawalan dari berbagai institusi negara diperlukan agar proses streamlining berlangsung sesuai koridor hukum sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan BUMN.
“Pertemuan ini untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tentu kita menginginkan bahwa ke depannya BUMN akan semakin efektif dan efisien karena ini adalah salah satu jantung ekonomi negara kita,” ujarnya.
Reda menambahkan, pengawasan yang komprehensif tidak hanya bertujuan meminimalkan potensi penyimpangan, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif serta meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset negara.
“Melalui pengawalan yang komprehensif dan kolaborasi lintas lembaga, proses streamlining diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam membangun BUMN yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya saing global. Hal ini sekaligus untuk memperkuat peran BUMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta nilai bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mengawal pelaksanaan streamlining BUMN. Pemerintah memastikan proses penataan BUMN akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
