Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menunjukkan dampak strategis dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Hingga awal Mei 2026, jumlah peserta CKG tercatat telah menembus 100 juta orang sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025. Program tersebut kini telah berjalan di lebih dari 10.000 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut dinilai bukan sekadar angka partisipasi, melainkan tonggak penting dalam membangun peta kesehatan nasional yang selama ini belum pernah dimiliki Indonesia secara utuh dan sistematis. Data kesehatan lintas usia yang terkumpul dari jutaan peserta menjadi landasan baru bagi pemerintah dalam membaca kondisi kesehatan masyarakat secara lebih akurat.
Temuan dari program CKG menunjukkan masih tingginya kasus penyakit yang selama ini tidak terdeteksi. Sekitar 70 persen penderita diabetes dan tiga kali lipat penderita hipertensi diketahui belum menyadari kondisi kesehatannya sebelum mengikuti pemeriksaan melalui CKG. Kondisi itu memperlihatkan pentingnya pendekatan deteksi dini sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, menjelaskan bahwa pemerintah kini memperkuat skema tindak lanjut setelah pemeriksaan dilakukan. Menurutnya, CKG tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga menjadi peta kesehatan sekaligus pintu masuk layanan pengobatan dan perawatan yang lebih cepat.
“CKG bukan hanya menemukan kasus, tetapi juga melakukan tata laksana lanjutan dari hasil CKG. Jadi ini bukan sekadar deteksi, melainkan benar-benar perawatan,” ujar Rizka.
Ia menjelaskan, mulai 2026 pasien hipertensi dan diabetes yang terdeteksi melalui CKG dapat langsung memperoleh obat di puskesmas pada hari yang sama tanpa harus melalui prosedur rujukan yang panjang. Sementara untuk kasus yang lebih serius, seperti penyakit jantung bawaan atau gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, pasien akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Selain itu, pemerintah juga memperluas jangkauan layanan dengan pendekatan jemput bola ke sekolah, kantor, dan komunitas masyarakat. Langkah tersebut dinilai efektif untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan dasar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus penting dalam implementasi CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan di sekolah membantu pemerintah membangun peta kesehatan nasional yang lebih sistematis melalui pengumpulan data kesehatan siswa secara terukur dan berkelanjutan.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai potensi penyakit sejak dini, sehingga langkah pencegahan, penanganan, dan intervensi kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan tiap daerah dan kelompok usia.
“Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan,” jelas Qodari.
Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya menjaga kesehatan anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
“Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan,” tegasnya.
Dengan penguatan layanan dan pemanfaatan data kesehatan secara nasional, Program CKG dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan layanan kesehatan berkualitas, merata, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju.
