JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat implementasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar layanan kesehatan nasional. Memasuki tahun kedua pelaksanaan pada 2026, program ini tidak lagi hanya berorientasi pada capaian jumlah pemeriksaan, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas layanan serta tindak lanjut hasil skrining.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, fokus CKG tahun ini diarahkan pada tata laksana dan penanganan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan program ini berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Target kita di 2026 bukan hanya melakukan cek kesehatan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar sehat. Bukan hanya pemeriksaannya yang gratis, pencegahan dan penanganannya juga gratis,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, pemerintah menjamin pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan melalui CKG. Setelah periode tersebut, penanganan selanjutnya dilakukan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta aktif BPJS Kesehatan. Bagi warga yang belum terdaftar, pemerintah mendorong agar segera mengaktifkan kepesertaan untuk memastikan kesinambungan layanan.
Menurut Budi, transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar skrining menuju pengendalian penyakit secara komprehensif. Dengan sistem yang terintegrasi, CKG diharapkan mampu menekan risiko komplikasi penyakit kronis sekaligus mengurangi beban pembiayaan kesehatan jangka panjang.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, mengatakan bahwa pada 2026 pelaksanaan CKG difokuskan pada peningkatan mutu layanan dan penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Ia menyoroti pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes yang kerap disebut sebagai “silent killer”. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program CKG telah menjangkau lebih dari 70 juta warga Indonesia. Tahun ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 130 juta orang memanfaatkan layanan tersebut.
“Kami menemukan peserta dengan kadar gula darah sampai 400. Artinya banyak yang sudah bermasalah tapi tidak merasakan gejala. Kalau dibiarkan, bisa berujung cuci darah, operasi jantung, bahkan stroke. Inilah pentingnya CKG,” kata Endang di Jakarta.
Ia mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan idealnya dilakukan setidaknya setahun sekali, meskipun hasil sebelumnya normal, karena kondisi tubuh dapat berubah tanpa disadari.
Untuk memperluas jangkauan, pelaksanaan CKG kini tidak hanya dilakukan di puskesmas dan sekolah, tetapi juga menyasar komunitas seperti kampung nelayan, kelompok tani, hingga pekerja informal.
“Kami datang langsung ke tempat masyarakat berada, supaya akses layanan makin mudah,” ujarnya.
Dengan penguatan kualitas layanan serta jaminan pengobatan terintegrasi, CKG diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih preventif, inklusif, dan berkelanjutan.
