SAMARINDA – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adies Kadir dan Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud. Turut mendampingi ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanudin Mas’ud, Wakil Ketua (III) DPRD Kalimantan Timur Yenni Eviliana, Staff Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan R.P. Mulya, Direktur Kepatuhan Internal Barron Ichsan, Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian Chicco Achmad Muttaqin, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur Syahrioma Delavino serta para Kepala UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Timur , Jumat (24/04/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau ayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dan membangun sinergitas. Ini selaras dengan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto melalui perintah harian Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu membangun sinergitas dengan stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adies Kadir didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Yudhistira Yudha Permana meninjau area pelayanan paspor, ruang tunggu pemohon, serta fasilitas lainnya.
Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang baik dan responsif kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang keimigrasian. Namun beliau melihat sarana prasarana seperti ruang pelayanan yang terbatas, area parkir yang sempit, serta lokasi kantor yang berada di daerah rawan banjir.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, juga mengapresiasi upaya Kantor Imigrasi Samarinda dalam meningkatkan mutu pelayanan.
“Kantor Imigrasi Samarinda ini sudah selayaknya representatif baik dari segi fasilitas maupun pelayanannya,” kata Rudi Mas’ud.
Rudi mencatat, terdapat kendala pada sarana dan prasarana sehingga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Lembaga legislative (DPRD) provinsi Kaltim untuk ketersediaan pengembangan lahan pembangunan kantor imigrasi yang lebih representatif dan bebas dari risiko banjir agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan bai.
“Pelayanan publik yang baik perlu ditunjang dengan dukungan infrastruktur yang baik,” ucap Rudi.
Menurutnya, tersedianya sarana dan prasarana keimigrasian yang memadai, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Fasilitas yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan, tetapi juga mendukung efektivitas dan efisiensi kerja petugas di lapangan. Pemeriksaan keimigrasian dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat, sementara pengawasan terhadap lalu lintas orang asing menjadi lebih optimal.
“Kantor imigrasi yang representatif mencerminkan wajah negara dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas bukan hanya kebutuhan fisik, melainkan juga langkah strategis dalam memperkuat fungsi pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan keimigrasian secara menyeluruh,” ucap Yudhistira Yudha Permana.
Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima. (**)
