Jakarta – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dana tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperkuat operasi pemadaman, serta memenuhi kebutuhan logistik personel di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan bantuan tahap kedua telah ditransfer kepada pemerintah daerah.
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar 1,235 triliun rupiah,” ujar Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Bantuan tersebut menyasar Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, termasuk 35 kabupaten/kota terdampak.
Sugiono menjelaskan, penggunaan anggaran mengutamakan perlindungan warga, terutama mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Dukungan meliputi pelayanan kesehatan, pembagian masker, oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, hingga penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain perlindungan kesehatan, anggaran digunakan untuk memperkuat kapasitas pemadaman.
Kebutuhan tersebut mencakup alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.
Dukungan operasional dan mobilisasi personel turut dibiayai agar penanganan berlangsung cepat dan menjangkau lokasi terdampak.
Sugiono menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, dan masyarakat.
Sekitar 71.000 personel dikerahkan melalui operasi darat maupun udara, termasuk water bombing dan modifikasi cuaca. Bantuan logistik bagi petugas menjadi penting untuk menjaga kesinambungan operasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
“Penggunaan anggaran agar digunakan semaksimal dan secepat mungkin, jangan disimpan, apalagi digunakan kepentingan di luar bencana,” tegas Tito.
Arahan tersebut menekankan bahwa pencairan dana harus diikuti realisasi yang cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Percepatan pemanfaatan anggaran diharapkan memastikan bantuan hadir dalam bentuk layanan kesehatan, perlengkapan pemadaman, serta logistik bagi warga dan petugas.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga perlu dijaga agar setiap kebutuhan prioritas dapat ditangani tanpa hambatan birokrasi.
Dengan penggunaan dana yang tepat sasaran, upaya tanggap darurat diharapkan semakin efektif sekaligus menekan dampak karhutla terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan. (*)
