Jakarta,- Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebagai salah satu instrumen untuk membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, rencana bantuan ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang menyasar masyarakat pekerja, bersamaan dengan upaya menjaga komunikasi antara pemerintah, aparat, dan kalangan buruh.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa BSU direncanakan menjangkau 13,3 juta pekerja. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp900 ribu. Kebutuhan anggaran program diperkirakan hampir Rp12 triliun.
“Bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar Rp300 ribu, dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” ujar Airlangga.
Bantuan tersebut direncanakan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, masyarakat perlu memperhatikan bahwa jadwal pencairan dan ketentuan penerima tetap mengikuti pengumuman resmi pemerintah. Airlangga menjelaskan bahwa persiapan regulasi masih diperlukan sebelum waktu pelaksanaan diumumkan secara resmi.
“Kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku,” imbuh Airlangga.
Di sisi lain, perlindungan terhadap pekerja juga berkaitan dengan pemenuhan hak untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin undang-undang, termasuk bagi buruh yang menyuarakan aspirasi terkait kondisi kerja dan kesejahteraan.
Kepolisian, menurutnya, bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pengamanan agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib, tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya. Dialog terbuka juga diperlukan untuk membangun komunikasi yang saling menghormati antara aparat dan organisasi pekerja.
“Melalui dialog, berbagai pandangan, harapan, maupun persoalan yang dihadapi kalangan pekerja dapat didengar secara langsung sehingga tercipta pemahaman bersama dalam menyikapi dinamika di tengah masyarakat,” kata Dadang.
Dengan informasi yang transparan mengenai regulasi, jadwal, dan penerima, masyarakat dapat memahami pelaksanaan program secara lebih baik. Sementara itu, komunikasi yang terbuka antara pekerja, pemerintah, dan aparat diharapkan membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara tertib, berdasarkan ketentuan hukum, dan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.
