Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan akses laut tetap terbuka bagi masyarakat, khususnya nelayan, guna meningkatkan kesejahteraan serta menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang telah menghambat aktivitas nelayan. Upaya ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menata kembali tata kelola sumber daya laut secara berkelanjutan.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa proses pembongkaran pagar laut telah mencapai tahap akhir, dengan sisa delapan kilometer dari total panjang 30,16 kilometer yang telah dibongkar. Sejak 18 Januari 2025, TNI AL bersama kementerian dan lembaga terkait telah bekerja sama dalam menyelesaikan proses ini.
“Pembongkaran pagar laut sudah hampir selesai. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses yang lebih baik bagi nelayan,” ujar Laksamana Ali.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dari arahan pemerintah agar seluruh jajaran, termasuk TNI, berperan aktif dalam membantu masyarakat.
“Pemerintah selalu menekankan bahwa TNI harus hadir untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai tantangan. Ini adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut,” tambahnya.
Dalam operasi ini, TNI AL mengerahkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I, didukung dengan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista) seperti kapal patroli, perahu karet, serta rigid-hull inflatable boat (RHIB). Selain itu, sekitar 40 nelayan turut berpartisipasi dengan delapan kapal untuk mempercepat proses pembongkaran.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady menjelaskan bahwa tim di lapangan menghadapi sejumlah tantangan teknis, termasuk kondisi cuaca yang kurang bersahabat serta ombak tinggi. Selain itu, keberadaan keramba apung di sekitar pagar bambu juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembongkaran.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai langkah pemerintah sebagai bentuk ketegasan dalam menertibkan aset kelautan demi kepentingan nasional. Firman juga mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan terkait pemanfaatan wilayah perairan ditegakkan secara adil dan transparan.
“TNI sudah bertindak sesuai arahan pemerintah untuk menata kembali akses laut bagi masyarakat. Ke depan, penting bagi semua pihak untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Firman dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan ekosistem laut yang sehat serta memastikan akses yang lebih luas bagi nelayan dalam mengembangkan mata pencahariannya. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. [*]
