Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan (Shadow Cabinet) di Indonesia dinilai belum memiliki landasan politik maupun konstitusional yang kuat. Sejumlah pengamat menilai konsep tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena tidak didukung oleh mekanisme ketatanegaraan maupun basis konstituen yang jelas sebagaimana diterapkan di negara-negara yang menganut sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah telah dijalankan oleh lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa kabinet bayangan pada dasarnya berkembang di negara yang menggunakan sistem parlementer, di mana oposisi memiliki posisi resmi sebagai alternatif pemerintahan. Menurutnya, penerapan konsep tersebut di Indonesia perlu dicermati karena sistem politik nasional tidak mengenal pengaturan mengenai kabinet bayangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
“Indonesia menganut sistem presidensial sehingga mekanisme checks and balances telah diatur melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Karena itu, konsep kabinet bayangan tidak memiliki kedudukan formal dalam sistem ketatanegaraan kita,” ujar Ujang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keberadaan kabinet bayangan berpotensi menimbulkan persepsi adanya struktur pemerintahan tandingan apabila tidak dipahami secara proporsional oleh masyarakat. Menurutnya, penguatan fungsi kritik terhadap pemerintah lebih tepat dilakukan melalui partai politik, parlemen, maupun organisasi masyarakat sipil yang memiliki legitimasi dan ruang konstitusional yang jelas.
“Demokrasi membutuhkan kritik yang konstruktif, tetapi kritik tersebut sebaiknya tetap disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem politik nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik. Yang lebih penting adalah menghadirkan gagasan alternatif dan pengawasan yang berkualitas demi kepentingan masyarakat,” kata Agung.
Para pengamat menilai bahwa penguatan demokrasi di Indonesia tidak ditentukan oleh keberadaan kabinet bayangan, melainkan oleh efektivitas mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam konstitusi. Kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, namun penyampaiannya dinilai perlu dilakukan melalui saluran yang memiliki legitimasi politik dan hukum agar mampu menghasilkan masukan yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia, optimalisasi peran parlemen, partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai lebih relevan dalam menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan publik. Melalui pengawasan yang berkualitas, penyampaian gagasan alternatif, serta komitmen menjaga stabilitas politik, demokrasi Indonesia diharapkan semakin matang tanpa harus mengadopsi konsep-konsep yang belum memiliki landasan dalam sistem ketatanegaraan nasional.
