Jakarta – Pemerintah bersama elemen buruh menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 berlangsung damai, tertib, dan konstruktif.
Kesepahaman ini menjadi fondasi penting dalam memastikan ruang demokrasi tetap terjaga, sekaligus mendorong stabilitas nasional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah agenda aksi yang melibatkan ratusan ribu pekerja pun diarahkan untuk tetap mengedepankan dialog dan menghindari potensi provokasi di lapangan.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dijadwalkan memimpin konvoi sepeda motor yang melibatkan puluhan ribu buruh menuju kawasan Monas.
Ia mengungkapkan bahwa sekitar 300.000 buruh mengikuti apel akbar sebagai bagian dari peringatan May Day.
Menurutnya, aksi damai ini merupakan representasi dari aspirasi buruh yang selama ini telah direspons negara melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) serta implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
“Jadi ini bisa mewakili gerakan atau teman-teman dari buruh. Karena buruh kan tidak hanya urusan teknis buruh saja, tapi di beberapa hal buruh harus bisa banyak hal juga,” ujar Jumhur.
Di sisi lain, aparat keamanan juga menegaskan kesiapan penuh dalam mengawal jalannya aksi. Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan peringatan May Day akan berlangsung aman dan kondusif dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Hendra Rochmawan, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
“Polda Jawa Barat mendukung kegiatan penyampaian pendapat dalam rangka May Day. Kami mengimbau agar seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, dan damai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa petugas di lapangan telah diarahkan untuk membuka ruang dialog guna meminimalisir potensi gesekan serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.
Sementara itu, di Aceh, elemen buruh juga menegaskan komitmen serupa dengan menggelar aksi damai yang berfokus pada penyampaian aspirasi secara konstruktif.
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh, Habibi Inseun, menyatakan bahwa peringatan May Day akan menjadi momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
“Insya Allah, 1 Mei 2026 Aliansi Buruh Aceh bersama beberapa Serikat Pekerja, Federasi dan Konfederasi menggelar peringatan Hari Buruh,” katanya.
Ia menekankan bahwa isu yang diangkat mencakup dorongan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil, termasuk penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
Sinergitas antara pemerintah dan buruh dalam menjaga aksi tetap damai mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia.
Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat legitimasi penyampaian aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa stabilitas sosial tetap terjaga di tengah dinamika tuntutan pekerja.
