Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses layanan di daerah untuk memperluas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya strategis mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan akses di daerah menjadi kunci keberhasilan program. “Program MBG tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri,” ujar Prabowo. Hingga Oktober 2025, program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di Provinsi Papua, kompleksitas masalah gizi menuntut pendekatan terintegrasi. Prevalensi stunting di wilayah ini mencapai 28,6 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menekankan pentingnya penguatan akses layanan di daerah.
“Langkah-langkah terintegrasi dan lintas sektor menjadi kunci mengatasi masalah gizi. Memperluas SPPG hingga ke wilayah pedalaman memastikan masyarakat mendapatkan layanan MBG secara merata,” ujarnya. Pemerintah telah membangun lebih dari 100 SPPG di seluruh Papua, memanfaatkan bahan lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan gizi.
Keberhasilan perluasan akses juga terlihat di Kota Jayapura, Papua. Hanya beberapa bulan setelah program diimplementasikan, prevalensi stunting menurun dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,5 persen. Hingga Oktober, lebih dari 33 ribu orang, termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, telah merasakan manfaat MBG.
Di Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempercepat pendirian SPPG untuk memperluas penerima manfaat MBG. Hingga akhir Oktober, 42 unit SPPG telah beroperasi di 14 kecamatan, menjangkau lebih dari 102 ribu orang.
Keberhasilan serupa juga terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan 12 SPPG yang aktif dan didukung oleh 564 relawan, program MBG telah berhasil menjangkau 34.679 penerima manfaat di tiga kecamatan. Keterlibatan relawan terbukti penting dalam memastikan setiap intervensi program sampai tepat sasaran, sehingga memperluas akses layanan MBG di daerah dapat terlaksana secara efektif.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan perluasan program MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini, selama diiringi pembenahan tata kelola.
“Kami mendukung perluasan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, tetapi tata kelola dan pengawasan harus diperkuat untuk meminimalkan risiko keracunan dan makanan basi,” ujar Arzeti. Ia menambahkan, perbaikan pengawasan dan distribusi menjadi langkah penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal. *
