Jakarta – Pemerintah mempercepat langkah reformasi birokrasi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar program ini berjalan lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG serta Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut.
“Kementerian PANRB memastikan tata kelola dapat dilaksanakan secara seksama. Dalam pelaksanaan MBG ada dua hal utama, yaitu pemberian makan bergizi gratisnya serta dukungan ekosistem dari berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Rini
Rini menegaskan, reformasi birokrasi yang dilakukan bukan hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat implementasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
“Kami ingin memastikan tata kelola MBG berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui rancangan Perpres tersebut, tata kelola MBG tidak hanya mengatur mekanisme distribusi makanan bergizi, tetapi juga memperkuat sistem pendukung seperti infrastruktur, kemitraan, dan koordinasi lintas sektor.
Kementerian PANRB juga mendorong penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama program, dengan fokus pada peningkatan kapasitas Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) di daerah.
“KPPG harus menjadi motor utama di daerah. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitasnya, akuntabilitas meningkat, layanan lebih dekat dengan masyarakat, proses pencairan anggaran lebih cepat, dan pengawasan semakin jelas,” tegas Rini.
Selain memperkuat kelembagaan, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi cepat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, terutama setelah munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah wilayah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, langkah korektif telah diambil sesuai instruksi Presiden untuk memastikan pelaksanaan program lebih aman dan tepat sasaran.
“Pemerintah merespons cepat sesuai arahan Presiden. Sistem dan tata kelola MBG akan diperbaiki secara menyeluruh,” ujar Zulhas di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menjadi penyebab KLB.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pengawasan akan diperketat hingga ke tingkat sekolah penerima manfaat.
“Sekolah-sekolah penerima makanan kami libatkan untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disalurkan. Pemeriksaan meliputi warna, bau, tekstur, hingga indikasi adanya lendir,” jelas Budi.
Lebih lanjut, pemerintah juga menerapkan evaluasi rutin setiap enam bulan terhadap penerima manfaat.
“Setiap enam bulan, anak penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badannya secara by name by address, disertai pemeriksaan kesehatan gratis,” tambahnya.
Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak sekadar penataan struktur, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk memperkuat tata kelola publik. Dengan pengawasan terpadu dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis mampu menjawab kebutuhan gizi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi negara.
