Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi ramainya pro dan kontra terkait pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Muzani mengatakan saat ini Soeharto telah selesai menjalani proses hukum sehingga layak mendapat gelar pahlawan.
“MPR melihatnya bahwa dalam periode yang lalu, MPR telah menulis surat menyatakan bahwa mempersilahkan kepada Presiden dalam hal ini pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto, karena yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani proses hukum baik pidana ataupun perdata,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Muzani mengatakan pimpinan MPR periode 2019-2024 menyatakan Soeharto telah berkontribusi dan berjasa untuk bangsa dan negara. Sebab itu, Soeharto dinilai layak menerima gelar pahlawan.
“Yang bersangkutan dianggap telah memberi kontribusi dan jasa kepada bangsa yang begitu besar, sehingga tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada mantan presiden Soeharto,” ujarnya.
Diwaktu yang bersamaan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang juga Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dengan penilaian bahwa seluruh presiden mempunyai jasa masing-masing.
“Karena setiap kepala negara, kembali lagi, setiap kepala negara memiliki jasa yang besar kepada negara,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
Wakil Ketua Umum PAN itu meminta publik melihat rekam jejak Soeharto selama 32 tahun memimpin bangsa ini.
“Bahwa Presiden Soeharto itu termasuk kepala negara yang mengambil alih pimpinan negara,” tegas dia.
Salah satu contoh adalah ketika Indonesia sedang dalam kondisi terpuruk, Soeharto memulihkannya perekonomian secara signifikan.
