Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menghentikan impor beras dan mencapai swasembada pangan nasional pada akhir tahun 2025. Langkah ini menandai babak baru kemandirian bangsa dalam sektor pertanian, sekaligus menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa target swasembada beras dipercepat dari empat tahun menjadi hanya satu tahun. Menurutnya, percepatan ini merupakan hasil arahan langsung Presiden Prabowo yang ingin memastikan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan strategis.
“Target awal Bapak Presiden kepada kami empat tahun. Setelah 21 hari menjadi tiga tahun, 45 hari kemudian menjadi satu tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, dua sampai tiga bulan ke depan Indonesia tidak impor lagi,” ujar Amran di Jakarta.
Ia menambahkan, kesuksesan ini tidak terlepas dari kerja keras petani di seluruh Indonesia dan dukungan kebijakan yang pro-produksi dari pemerintah. Presiden Prabowo disebut sangat fokus terhadap kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. “Bapak Presiden betul-betul fokus pada ketahanan pangan nasional. Beliau ingin petani sejahtera dan Indonesia berdikari pangan,” jelas Amran.
Selain meningkatkan produksi beras, Kementerian Pertanian juga memperkuat hilirisasi pertanian agar nilai tambah hasil panen dapat dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia. “Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Semua harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati petani dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyambut positif capaian besar tersebut. Menurutnya, keberhasilan pemerintah menekan impor dan mencatat stok beras tertinggi sepanjang sejarah merupakan bukti nyata keseriusan dalam membangun kedaulatan pangan. “Kalau stok beras kita memang benar tertinggi sepanjang sejarah, tentu kita harus bersyukur. Tapi yang terpenting jangan hanya melihat angka stok, melainkan juga kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat,” kata Daniel.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memperkuat pengawasan agar tidak terjadi praktik curang seperti beras oplosan di pasaran. Selain itu, Daniel mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stok melimpah dan harga yang menguntungkan petani. “Stok beras yang melimpah harus diikuti dengan harga yang baik di tingkat petani. Jangan sampai petani justru merugi karena harga jatuh. Harapan kita, kondisi ini menjadikan petani semakin sejahtera, bukan hanya menjadi penonton ketika negara mencatat rekor,” ujarnya.
Daniel juga menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati tidak hanya diukur dari besarnya cadangan beras, tetapi dari keberlanjutan produksi dalam negeri. Ia mendorong pemerintah memperkuat dukungan kepada petani melalui akses pupuk, teknologi, dan permodalan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen pertanian, Indonesia kini berada di ambang pencapaian besar: menghentikan impor beras dan mewujudkan swasembada pangan nasional di akhir 2025. Ini bukan hanya pencapaian ekonomi, tetapi juga kebanggaan nasional bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
