JAKARTA – Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menaikkan alokasi anggaran secara signifikan pada tahun 2026. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah menggelontorkan Rp335 triliun untuk program tersebut, naik 96 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp171 triliun.
Anggaran tersebut ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sekolah. Melalui program ini, pemerintah ingin memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang seimbang.
Nantinya, setiap menu yang dibagikan kepada penerima manfaat akan diolah dari sumber pangan lokal. Paket makanan terdiri atas makanan pokok, lauk-pauk, sayur, buah-buahan, serta susu. Seluruh distribusi akan dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dukungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebutkan bahwa saat ini lebih dari 5.800 dapur MBG atau SPPG sudah beroperasi di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Hampir 19 ribu dapur lainnya sedang disiapkan untuk memperluas jangkauan program.
“Penerima manfaat sudah mencapai 15 juta orang dan akan segera mendekati 20 juta,” ujar Dadan.
Selain fokus pada gizi, program ini juga memberi dampak ekonomi. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelibatan UMKM menjadi salah satu kunci dalam implementasi MBG.
“Setiap dapur umum membutuhkan modal besar dan bekerja sama dengan sekitar 20 pemasok lokal. Ini peluang besar bagi UMKM dan petani untuk menjadi bagian dari rantai pasok,” kata Maman.
Maman menambahkan, target pembentukan 30 ribu dapur MBG akan mendorong lahirnya ekosistem usaha baru di tingkat desa dan kecamatan. Kebutuhan pasokan pangan yang meningkat diperkirakan akan merangsang tumbuhnya usaha peternakan, perikanan, maupun pertanian skala kecil.
Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada integrasi data. Bappenas bersama BGN dan BPS tengah menyiapkan dashboard monitoring untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.
“Percepatan akses data adalah kunci agar program menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara tepat sasaran sekaligus memberi dampak maksimal,” ujarnya.
Program MBG telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029. Pemerintah menegaskan bahwa investasi besar di bidang gizi ini merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. (*/rls)
