Jakarta – Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memutus mata rantai praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperkuat literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat. Edukasi digital dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi daring, terutama ketika praktik tersebut mulai merambah ke sektor vital, termasuk rekening bantuan sosial (bansos) yang semestinya ditujukan bagi masyarakat miskin.
Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bergandeng tangan memerangi judi daring.
“Kemenko Polkam bersama-sama dengan Kemensos, PPATK, Bappenas, BPS, Komidigi, dan Kemendagri membahas terkait bansos yang rekeningnya diduga digunakan untuk judi daring. Tadi sudah dilakukan penelusuran dan penelitian ulang oleh Kemensos,” ujar Syaiful.
Ia menegaskan, sebagaimana amanat Menko Polkam Budi Gunawan, pemberantasan perjudian daring merupakan agenda prioritas pembangunan nasional yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Syaiful, penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. “Diperlukan upaya yang terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan dari berbagai elemen, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.
Pemerintah melihat bahwa literasi digital dapat menjadi pondasi dalam mengedukasi masyarakat agar lebih waspada, tidak mudah tergiur janji keuntungan cepat, serta memahami risiko besar dari judi daring, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.
Sementara itu, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat vital dalam perang melawan judi daring.
“Secara fungsi, PPATK adalah intelijen keuangan negara. Menurut kajian IAW, PPATK adalah benteng terakhir ketika kinerja bank lambat, Otoritas Jasa Keuangan reaktif, dan Bank Indonesia tidak disiplin menutup celah sistem pembayaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, hanya PPATK yang memiliki akses ke data lintas bank, transaksi mencurigakan, data lintas sektor, serta jaringan kerja sama intelijen keuangan internasional.
Iskandar berharap, dengan modal tersebut, PPATK dapat bertransformasi lebih jauh, tidak hanya sebagai pusat laporan, tetapi juga sebagai mesin pengendali dalam mengawasi perputaran dana ilegal.
“Tanpa PPATK, mafia rekening judi akan selalu lebih cepat karena mereka bisa membuka rekening baru dalam hitungan jam, sementara bank, OJK, dan BI baru bereaksi setelah dana berpindah tangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi erat antara PPATK, regulator keuangan, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar arus uang haram dari praktik judi daring dapat dihentikan secara efektif.
Sinergitas antar lembaga serta dorongan literasi digital yang masif, pemerintah optimistis upaya pemberantasan judi daring dapat memberikan hasil signifikan. Kesadaran masyarakat yang semakin kuat, ditopang oleh pengawasan finansial yang ketat, diharapkan mampu membatasi ruang gerak jaringan perjudian daring. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan, menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional yang bersih dan berkeadilan.
