JAKARTA — Pemerintah terus memperlihatkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan para buruh di Indonesia melalui berbagai macam program strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui pendekatan konkret yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pekerja, kesejahteraan buruh nasional kini mengalami peningkatan yang signifikan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan betapa pentingnya perlindungan kepada para pekerja, khususnya dengan mengumumkan kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
“Buruh adalah tulang punggung negara, dan mereka harus mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan yang layak,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di Jakarta.
Tidak hanya itu, namun Kepala negara juga mengkritik adanya sistem kerja kontrak yang dinilai tidak memberikan kepastian secara jangka panjang, sembari terus berkomitmen untuk mendorong terwujudnya perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga buruh melalui program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Rata-rata kita ingin memberi indeks per-anak, per-ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih,” jelasnya.
Program tersebut bertujuan untuk semakin memperkuat ketahanan keluarga buruh sekaligus juga mendukung adanya program bantuan sosial lainnya seperti PKH.
Tidak hanya itu, sektor perumahan juga menjadi perhatian serius pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh.
“Saya tidak mengunci dengan groundbreaking. Karena banyak groundbreaking enggak tahu ujungnya kapan. Jadi, kita mulai dengan penyerahan kunci,” tegas Maruarar.
Penyerahan kunci rumah pertama dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh, yakni pada tanggal 1 Mei 2025, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada para pekerja di Tanah Air.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Banyak yang sebelumnya tersisih karena penghasilan tanggung. Dengan revisi ini, mereka kini bisa ikut mengakses pembiayaan perumahan,” ujar Heru.
Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam upaya untuk terus membangun fondasi keadilan sosial yang lebih kuat melalui akses hunian yang semakin luas dan merata serta melalui berbagai macam kebijakan strategis yang terus berfokus pada kesejahteraan para buruh. (*)
[edRW]
