Jakarta – Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut langkah ini sebagai strategi penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Ketua Umum HMI UNJ, Muhammad Falah Musyafa, menegaskan bahwa revisi UU TNI adalah langkah positif yang seharusnya tidak dijadikan alat provokasi yang justru menghambat pembangunan sektor pertahanan.
Menurutnya, revisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Dengan adanya revisi ini, kita melihat langkah strategis yang sangat baik. Kompleksitas permasalahan global membutuhkan kemajuan di berbagai sektor, termasuk pertahanan,” ujar Falah.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan publik terhadap kebijakan ini agar Indonesia siap menghadapi ancaman yang semakin beragam di masa depan.
Menurut Falah, revisi ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memperkuat fondasi pertahanan negara tanpa mengesampingkan nilai demokrasi dan supremasi sipil.
Selain HMI UNJ, dukungan terhadap revisi UU TNI juga datang dari Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI).
Plh Ketua Umum SEPMI, Mohammad Wirajaya, menyebut perubahan UU ini sebagai langkah penting untuk memastikan profesionalisme dan modernisasi TNI dalam menghadapi tantangan geopolitik.
“Revisi ini adalah bentuk adaptasi yang diperlukan agar TNI tetap relevan dengan perkembangan zaman, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem pertahanan negara,” kata Wirajaya.
Menurutnya, UU ini memberikan kepastian hukum terkait peran TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta optimalisasi tugas dalam menjaga stabilitas nasional. Reformasi yang berkelanjutan di tubuh TNI juga dianggap krusial agar pertahanan Indonesia semakin kuat dan akuntabel.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menegaskan bahwa revisi UU TNI sejalan dengan harapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Puan.
Meski revisi UU TNI sempat menuai kritik dari beberapa elemen masyarakat, Puan menegaskan bahwa DPR tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional.
“Kami di DPR bergotong royong bersama pemerintah demi bangsa dan negara,” tambahnya.
