Jakarta – Kepala daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan reformasi birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar kepala daerah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik.
“Tujuan utama reformasi birokrasi adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah harus berkolaborasi untuk memastikan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” ujar Rini.
Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi, melainkan transformasi sistem pemerintahan secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Kementerian PANRB saat ini menyusun Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) hingga 2045, dengan tahap awal 2025-2029 berfokus pada digitalisasi pemerintahan.
Kepala daerah diharapkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Kami mendorong kepala daerah untuk memastikan program di daerah sejalan dengan kebijakan pusat,” tambah Rini.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa retreat kepala daerah bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
“Kami ingin memastikan kepala daerah memahami perannya dan dapat mengimplementasikan kebijakan secara optimal,” jelasnya.
Retreat ini memberikan materi dari narasumber kompeten, termasuk pemahaman tugas kepala daerah, konsep Asta Cita, serta koordinasi antarinstansi.
“Membangun chemistry dan kerja sama sangat penting untuk sinergi yang lebih baik,” tambah Bima Arya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya disiplin dalam kepemimpinan daerah.
Ia mencontohkan budaya disiplin di Akademi Militer, seperti ketepatan waktu dan kebersihan, yang bisa diterapkan dalam pemerintahan.
“Kita bisa belajar dari Akmil, bukan dalam konteks militerisme, tetapi dalam kedisiplinan. Jika acara dijadwalkan pukul 09.00, maka harus dimulai tepat waktu,” ujar Tito.
Mendagri juga menyoroti pentingnya koordinasi antar kepala daerah yang masih kurang di beberapa wilayah. “Koordinasi yang baik sangat penting agar kebijakan daerah selaras dengan program nasional,” tegasnya.
Retreat ini diharapkan memperkuat sinergi antar kepala daerah dan meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta pembangunan daerah yang lebih maju.
