Pemerataan ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam mencapai tujuan ini, sinergitas lintas instansi menjadi kunci. Kolaborasi antara kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor swasta menjadi pondasi yang kokoh untuk mempercepat upaya pemerataan ekonomi.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya siap menjadi support system bagi kementerian teknis lainnya. Dengan kapasitas BUMN yang sangat besar, baik dari sisi sumber daya maupun jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, BUMN memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah. Erick berkata, Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional.
Komitmen ini tidak hanya terlihat dari berbagai proyek strategis yang dijalankan BUMN, tetapi juga dari bagaimana BUMN menjadi motor penggerak dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Salah satu contoh nyata adalah proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah, yang tidak hanya membuka lapangan pekerjaan tetapi juga meningkatkan konektivitas antarwilayah. Hal ini memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, sehingga menurunkan disparitas ekonomi antarwilayah.
Tidak hanya BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengambil peran penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. AHY menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur pertahanan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. AHY menekankan bahwa semua pihak harus bersatu dalam semangat memajukan pertahanan dan keamanan Indonesia. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah siap mendukung sinergi ini.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aspek pertahanan dan keamanan. Infrastruktur yang kokoh dan modern di wilayah perbatasan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penunjang pertahanan negara, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Peningkatan kesejahteraan prajurit pun diharapkan dapat berdampak langsung pada masyarakat sekitar, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.
Sinergi ini tidak hanya melibatkan institusi pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan perguruan tinggi. Salah satu contoh menarik adalah komitmen PT Antam UBPN Kolaka dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui berbagai program pendampingan. Perwakilan PT Antam UBPN Kolaka, Syahdjan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar program pendampingan kepada puluhan pelaku UMKM, khususnya di sektor usaha toko kelontong di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Program ini dilakukan bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo (UHO).
Menurutnya, sinergi antara UHO dan masyarakat merupakan wujud nyata dari upaya bersama untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dengan pemberdayaan UMKM, masyarakat lokal tidak hanya diberikan modal finansial, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan agar mereka dapat mengelola usaha secara mandiri dan berkembang di tengah persaingan pasar.
Pemberdayaan UMKM memang menjadi salah satu strategi utama dalam pemerataan ekonomi. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Namun, potensi ini hanya dapat terealisasi jika ada sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta dan akademisi. Dukungan berupa pendampingan, pelatihan, dan akses ke pasar menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Keberhasilan kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan bahwa sinergitas bukan sekadar jargon, melainkan sebuah strategi nyata untuk menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan langkah yang tegas dan terukur dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sinergitas lintas instansi bukan hanya penting, tetapi menjadi keharusan.
Sebagai penutup, seluruh elemen masyarakat diajak untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi. Tidak hanya melalui program-program besar, tetapi juga dengan berkontribusi dalam lingkup lokal. Sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan makmur
.
Mari kita bersama-sama menjaga semangat kolaborasi ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dengan kerja bersama, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang.
(* Penulis merupakan pengamat Ekonomi dari Komunitas LoveRupiah Center
