Jakarta – Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dinilai dapat dimanfaatkan untuk merelokasi warga di kawasan rawan banjir.
Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat), menyatakan bahwa program ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi dampak banjir yang terus berulang di berbagai wilayah, seperti Jakarta dan Bekasi.
“Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap izin pembangunan perumahan di daerah rawan banjir. Banyak perumahan dibangun di area yang berisiko, seperti jalur terdampak jebolnya tanggul, sehingga setiap kali banjir terjadi, banyak korban jiwa dan kerugian material,” ujar Hensat.
Ia mengusulkan agar sebagian dari 3 juta rumah tersebut dialokasikan untuk relokasi warga yang terdampak banjir setiap kali curah hujan tinggi. Namun, menurutnya, relokasi saja tidak cukup. Kawasan yang telah ditinggalkan sebaiknya diubah menjadi area resapan air, seperti danau atau situ.
“Setelah warga dipindahkan, kawasan lama yang rawan banjir sebaiknya dirobohkan dan dijadikan danau, seperti Danau Galaksi atau Danau Nusa Indah. Ini tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga menciptakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat,” tambahnya.
Hensat berharap usulan ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan tata ruang dan penanggulangan bencana. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan agar kesalahan serupa tidak terulang.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan tambahan kuota hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau.
“Dalam waktu dekat, Presiden akan mengumumkan tambahan kuota. Rumah subsidi sangat diminati masyarakat, dan perbankan juga mendukung karena kredit pajaknya rendah,” ujar Maruarar
Sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, sebanyak 110.000 hunian MBR telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan 220.000 hunian MBR sesuai anggaran yang telah disiapkan.
Namun, Maruarar mengungkapkan dua tantangan dalam program ini: memastikan subsidi tepat sasaran dan menjaga kualitas bangunan. Untuk itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan Bappenas dan BPS guna memastikan penerima subsidi sesuai kriteria.
Selain itu, tim kurator khusus telah dibentuk untuk mengawasi kualitas hunian. Maruarar mencontohkan kasus di Bekasi, di mana beberapa rumah subsidi mengalami masalah seperti lantai tidak rata dan banjir akibat akses yang buruk. Ia menegaskan bahwa meskipun bersubsidi, hunian tetap harus berkualitas agar masyarakat dapat tinggal dengan nyaman.
*
