JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia menunjukkan kesiapan melalui penguatan cadangan beras, peningkatan produksi pertanian, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha pangan. Ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 25 juta ton, menjadi modal strategis dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kekuatan pangan Indonesia ditopang cadangan pemerintah, potensi hasil panen, dan persediaan sektor hotel, restoran, dan katering (horeka). Berdasarkan data per 26 Oktober 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum BULOG mencapai sekitar 4,5 juta ton, dengan potensi 10 juta ton dari tanaman siap panen serta sekitar 10 juta ton persediaan sektor horeka.
“Syukurlah, di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika pangan dunia, persediaan pangan Indonesia masih terjaga dengan baik. Ini menjadi modal penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujar Amran.
Menurutnya, penguatan produksi domestik merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pemerintah terus menjalankan optimalisasi lahan, pompanisasi, rehabilitasi irigasi, penyediaan benih berkualitas, serta peningkatan produktivitas petani guna menjaga kesinambungan pasokan.
“Jangan sampai kebutuhan pangan bangsa kita bergantung kepada negara lain. Swasembada pangan harus menjadi kekuatan Indonesia untuk menghadapi perubahan kondisi global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Amran.
Penguatan ketahanan pangan juga didukung sektor perbankan. Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha pangan dari skala ultramikro hingga korporasi, mencakup kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi.
Hingga akhir Triwulan II 2026, kredit BRI tercatat mencapai Rp1.645 triliun, dengan 75,1 persen dialokasikan kepada UMKM. Sekitar 44 persen penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode tersebut menyasar sektor pertanian dan perikanan.
“Pembiayaan UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Dukungan kepada sektor pertanian dan perikanan diharapkan meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas kesempatan usaha,” kata Akhmad.
Melalui kolaborasi pemerintah, perbankan, petani, dan pelaku usaha, Indonesia terus membangun sistem pangan yang tangguh. Penguatan produksi, cadangan, pembiayaan, dan distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan serta mewujudkan kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan.
