Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus membuka peluang pasar bagi petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 52.689 UMKM telah menjadi pemasok kebutuhan program, sehingga pelaksanaan MBG turut memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan MBG dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produsen pangan lokal.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono.
Berdasarkan data BGN per 9 Oktober 2026, terdapat 63.608 pemasok MBG yang tersebar di 37 provinsi. UMKM mendominasi dengan kontribusi mencapai 82,83 persen. Selain itu, rantai pasok MBG melibatkan 9.388 pemasok koperasi, 1.105 pemasok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 426 pemasok Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sudaryono menegaskan, penggunaan bahan pangan dari produsen setempat tetap menjadi prioritas agar petani, peternak, pedagang, dan UMKM memperoleh kesempatan memasok kebutuhan program.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa UMKM lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok MBG. Pemerintah juga menyiapkan dukungan permodalan melalui kredit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dengan suku bunga maksimal 8 persen flat per tahun untuk memperkuat kapasitas usaha kecil.
“Semua yang terkait dengan pangan ini berhubungan langsung dengan UMKM. Untuk program Makan Bergizi Gratis, supplier-nya harus UMKM. Pertanian harus UMKM,” ujar Zulhas.
Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kebutuhan bahan makanan dapat terhubung dengan pemasok di wilayah pelayanan. Skema ini membuka peluang permintaan berkelanjutan bagi produk pertanian dan peternakan lokal, sekaligus memperluas pasar UMKM. Dengan demikian, prioritas pangan lokal dalam MBG diharapkan mampu memperkuat rantai pasok daerah, meningkatkan peluang usaha, dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat. (*)
