Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas rupiah, serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang negara ketiga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, di Bangkok, Thailand.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional melalui perluasan skema Local Currency Transaction (LCT). Mekanisme ini memungkinkan transaksi lintas negara menggunakan mata uang masing-masing mitra sehingga dapat mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar global.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih efisien sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia. Penggunaan mata uang lokal juga berpotensi menekan biaya konversi valuta asing dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik.
Destry menegaskan dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan sistem pembayaran internasional yang semakin terintegrasi.
“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” ujar Destry.
Sejalan dengan langkah tersebut, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri turut mendorong pelaku usaha mengoptimalkan transaksi mata uang lokal. Pemanfaatan LCT dinilai dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperkuat posisi produk Indonesia di pasar internasional.
Bank Indonesia juga memperluas kerja sama LCT dengan tujuh negara mitra, yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas penggunaan rupiah dalam aktivitas ekonomi lintas negara.
Pemerintah menyadari pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur keuangan untuk memastikan implementasi transaksi mata uang lokal berjalan optimal. Perbedaan karakteristik pasar keuangan antarnegara menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui koordinasi internasional.
Selain memperkuat kerja sama moneter, pemerintah bersama BI terus mengembangkan pembayaran digital lintas negara, termasuk QRIS, guna memperluas inklusi keuangan dan mendukung UMKM.
Sinergi kebijakan tersebut diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas rupiah secara berkelanjutan. (*)
