JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis dan operasional PT PLN (Persero) setelah gangguan pasokan listrik di Batam dan sebagian wilayah Bintan, Kepulauan Riau, pada 12 Oktober 2026. Arahan itu ditujukan untuk memperkuat keandalan sistem, memperbaiki respons layanan, sekaligus meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain perbaikan teknis, pemerintah juga mendorong percepatan energi surya sebagai bagian dari transformasi kelistrikan nasional.
Usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Presiden meminta transformasi PLN dipercepat, termasuk peninjauan model bisnis perusahaan dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
“Kita membicarakan bagaimana pertama meng-accelerate apa transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap dan juga meng-accelerate penggunaan 100 gigawatt solar panel. Nah, itu yang dibicarakan dan kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini, baik dari terutama dari segi bisnis modelnya, itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau untuk segera kita tindak lanjuti,” kata Rosan.
Ia mengatakan Danantara akan menyusun usulan setelah melakukan asesmen bersama tim PLN. Evaluasi tidak hanya menyasar efisiensi dan produktivitas, tetapi juga kesiapan menghadapi kondisi darurat.
“Apabila ada kejadian, maka backup plan-nya seperti apa. Nah itu yang juga harus terus dilakukan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN saat itu, Suroso Isnandar, menyatakan pemulihan di Batam telah mencapai 100 persen, sedangkan sebagian area Bintan masih dalam proses pemulihan. Ia menjelaskan gangguan terjadi pada peralatan dan penyebab pastinya masih ditelusuri.
“Gangguan peralatan sih, tapi masih ditelusuri,” kata Suroso.
COO Danantara Dony Oskaria turut menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam dan menegaskan peningkatan layanan menjadi agenda utama.
“Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik,” ujarnya.
Pemulihan pasokan menjadi langkah awal, sedangkan penguatan sistem cadangan, pemeliharaan instalasi, dan keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kegiatan ekonomi. Dengan evaluasi yang terukur, koordinasi lintas lembaga, dan percepatan pengembangan energi terbarukan, pemerintah mengarahkan transformasi PLN agar layanan listrik makin stabil, tanggap, dan mampu menopang kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.*
