Jakarta – Pemerintah memperkuat arah transformasi digital perlindungan sosial untuk memastikan bantuan semakin tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat miskin. Gagasan penyediaan ponsel gratis bagi penerima manfaat menjadi salah satu opsi yang dicanangkan, terutama untuk membantu keluarga yang belum memiliki perangkat komunikasi dalam mengakses layanan dan bantuan pemerintah secara digital.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, usulan penyediaan perangkat perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan didukung data penerima yang akurat. Pemerintah memprioritaskan penguatan basis data serta asesmen untuk memastikan bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, bukan dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi penerima.
“Secara spesifik belum dibahas, tapi saya kira pembagiannya nanti berbasis data. Sekarang ini datanya kita perkuat, nanti penyalurannya selain data adalah hasil asesmen, diprioritaskan kepada mereka yang belum memiliki HP (handphone),” kata Saifullah Yusuf.
Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta.
Ia menggambarkan pemanfaatan ponsel dan rekening digital sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap penyaluran bantuan pemerintah. Dalam skema yang diusulkan, bantuan dapat dikirimkan secara langsung melalui rekening digital yang terhubung dengan perangkat penerima.
“Nanti semua bansos tidak akan dalam bentuk cash, tapi akan dikirim Kementerian Keuangan langsung ke orang-orang ke HP mereka. Semua orang akan diberikan HP dengan rekening digital, dan di sinilah pemerintah bisa dapat tambahan revenue,” ungkap Hashim.
Di sisi lain, digitalisasi perlindungan sosial telah berjalan melalui penguatan registrasi dan verifikasi penerima berbasis data lintas instansi.
Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya menyampaikan bahwa sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan transparansi, mengurangi duplikasi data, serta memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa berulang kali menyerahkan dokumen yang sama. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Transformasi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi, ketepatan data, perlindungan informasi pribadi, dan kemudahan akses. Dukungan penyediaan perangkat juga dapat memperluas jangkauan layanan secara tepat sasaran dengan pengawasan yang terukur serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.
