Jakarta — Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah terus memperkuat pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tidak hanya diarahkan pada makanan yang diterima penerima manfaat, tetapi mencakup seluruh rantai penyelenggaraan, mulai dari bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga penyajian.
Komitmen tersebut salah satunya terlihat dari langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyiapkan anggaran Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan MBG pada 2027. Anggaran itu mencakup pengawasan keamanan pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
“Di Pasal 24 ayat (2) sampai (7) itu sangat tegas bahwa kita mulai dari pengawalan keamanan bahan bakunya, edukasinya, kemudian pengelolaannya hingga distribusi dan penyajiannya, hingga mitigasi kalau terjadi (insiden),” ujar Ikrar.
Untuk memastikan pengawasan berjalan dari hulu hingga hilir, BPOM membagi kegiatan pada 2027 ke dalam tiga kelompok, yakni preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans. Salah satu bentuknya ialah pengambilan dan pengujian sampel makanan untuk memetakan wilayah yang berisiko.
Pengawasan tersebut kemudian berjalan beriringan dengan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola melalui pembelajaran dari praktik negara lain.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan Indonesia mempelajari pengalaman Jepang dalam mengelola program makan sekolah, termasuk keterlibatan berbagai pihak dan model penyediaan makanan melalui Central Kitchen.
“Yang kita cari adalah model seperti apa yang kemudian terbaik yang bisa kita lakukan dengan yang sekarang sudah ada. Tinggal kita adopsi sedikit dan kita sesuaikan,” ujar Sudaryono.
Pembelajaran tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan pengembangan MBG tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga peningkatan kualitas penyelenggaraan dan efektivitas tata kelola.
Penguatan kualitas penyelenggaraan juga membutuhkan dukungan bahan pangan yang terjamin. Untuk itu, pemerintah menyiapkan beras premium Bulog sebagai salah satu bahan pangan untuk kebutuhan MBG.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan beras yang digunakan nantinya merupakan BerasKita Premium.
“Kalau beras MBG sesuai arahan Pak Mentan maupun Pak Menko, tetap menggunakan beras premium. Jadi BerasKita Premium judulnya, tidak ada lagi yang fortifikasi-fortifikasi,” ujar Rizal.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan pengawalan MBG dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawasan keamanan pangan, pembenahan tata kelola, pembelajaran praktik internasional, hingga penyiapan bahan pangan. (*)
