Jakarta – Pemerintah mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran FLPP mencapai 177.161 unit per 9 Oktober 2026, atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini. Capaian tersebut terdiri atas 177.140 unit rumah tapak dan 21 unit rumah susun.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, percepatan realisasi menjadi perhatian pemerintah agar target penyaluran dapat didekati secara optimal. Upaya ini tidak hanya menyangkut jumlah unit yang dibiayai, tetapi juga memastikan calon penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh akses pembiayaan secara tepat waktu.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan pihaknya memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bank penyalur, serta pengembang untuk mempercepat realisasi program. Menurut Heru, diperlukan konsentrasi dan penanganan serius terhadap berbagai hambatan agar target penyaluran FLPP 2026 dapat dikejar.
“Ini tentunya perlu perhatian, perlu konsentrasi, dan perlu membangun sense of crisis yang disampaikan Pak Menteri. Bagaimana kami di BP Tapera dengan segenap jajaran fokus untuk pencapaian target FLPP di 2026,” ujar Heru.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut diarahkan untuk memetakan potensi pasokan dan permintaan rumah di setiap wilayah, sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat proses pembiayaan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa orientasi utama program perumahan adalah menyediakan hunian bagi rakyat. Ia mengapresiasi kerja sama pengembang, perbankan, dan konsumen, serta menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.
“Tujuan kita adalah membangun perumahan bagi rakyat. Kita harus menjadi tim yang baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pengembang, perbankan, dan seluruh pihak yang telah bekerja sama. Kepada para konsumen, saya juga menerima dan menghargai setiap masukan yang disampaikan,” ujar Maruarar.
Melalui penguatan koordinasi dan percepatan administrasi, pemerintah berupaya memastikan program FLPP memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk meningkatkan realisasi penyaluran hingga akhir 2026, sekaligus memperkuat upaya penyediaan hunian yang terjangkau. (*)
