Jakarta – Pemerintah menyiapkan penguatan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital yang ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih cepat, tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum terdata dalam sistem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah masuk dalam sistem Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Sistem tersebut dikembangkan dengan mengintegrasikan sejumlah basis data untuk menghasilkan informasi sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Saifullah.
Data yang diintegrasikan antara lain data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima bansos.
Saifullah atau Gus Ipul juga menjelaskan bahwa selain mengandalkan integrasi data, Perlinsos Digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memperbarui informasi. Warga dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” katanya.
Di ranah daerah, Pemkab Bangkalan mulai menerapkan Sistem Layanan Perlinsos sebagai upaya memperkuat pelayanan sosial. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, program tersebut diharapkan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, transparan, adaptif, dan manusiawi.
“Launching Perlinsos menjadi awal dari gerakan bersama untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih cepat, tepat, transparan, adaptif, dan manusiawi,” ujar Lukman.
Digitalisasi Perlinsos sebelumnya juga telah diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, dan akan diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar, sebelum ditargetkan diterapkan secara nasional pada 2027.
