Jakarta – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi 2027 yang mencakup ketenagakerjaan, perpajakan, perumahan, hingga perlindungan sosial. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat produktivitas pekerja, sekaligus mendorong aktivitas sektor riil di tengah dinamika perekonomian nasional.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi.
“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil,” ujar Haryo.
Menurut Haryo, sejumlah program stimulus akan diarahkan untuk memperkuat daya beli dan daya saing tenaga kerja. Pemerintah menyiapkan kelanjutan program magang dengan target 150 ribu peserta serta pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas kesempatan memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
Di sisi perpajakan, pemerintah berencana memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan ke seluruh sektor. Kebijakan ini diperkirakan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja. Pemerintah juga membahas penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperkuat ruang konsumsi masyarakat.
Stimulus turut menyasar sektor perumahan. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) direncanakan berlanjut pada 2027 untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar, insentif diberikan atas bagian harga sampai Rp2 miliar.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan untuk pembelian rumah hingga Rp500 juta.
Haryo mengatakan bahwa stimulus tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi.
“Penguatan bauran kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus menstimulus sektor-sektor penggerak ekonomi utama,” kata Haryo.
Secara keseluruhan, pemerintah tengah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk berbagai stimulus dan insentif. Paket tersebut diharapkan mampu mempertahankan konsumsi rumah tangga, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperkuat sektor perumahan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027. Langkah tersebut menunjukkan bahwa stimulus 2027 tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi jangka pendek, tetapi juga diarahkan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kuat dan merata di berbagai daerah serta kelompok masyarakat.
