Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, APBN 2027 harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial.
Arahan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat melaporkan hasil Rapat Paripurna bersama DPR RI yang menyepakati pengesahan RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027.
“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin kami telah menyelesaikan proses RAPBN 2027, dan telah menyampaikan kepada Bapak Presiden kemarin paripurna berjalan lancar, dukungan dari DPR sangat-sangat konkret dan sangat-sangat jelas,” ujar Suahasil.
Terkait pengelolaan APBN 2027, Presiden Prabowo mengarahkan agar kredibilitas anggaran tetap dijaga melalui efisiensi terukur sehingga dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan juga membangun infrastruktur,” jelas Suahasil.
Komitmen pemerintah memperkuat perlindungan sosial juga tercermin dalam sejumlah bantuan yang disiapkan untuk masyarakat pada kuartal IV 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan bantuan pangan, pembukaan rekening bagi masyarakat, serta bantuan subsidi upah.
“Adapun bantuan pemerintah yang disiapkan untuk program Kuartal IV, antara lain pembukaan rekening kepada warga negara yang di atas 17 tahun, dan diarahkan pada Desil 1 sampai dengan Desil 4. Nanti angkanya sedang di cross check dengan kementerian terkait,” terang Airlangga.
Selain pembukaan rekening, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan bagi 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 4.
Pemerintah juga mempersiapkan kembali bantuan subsidi upah untuk disalurkan pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan besaran Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yang akan diberikan sekaligus.
Berbagai program perlindungan sosial tersebut diharapkan dapat memastikan anggaran negara memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan miskin, dan pekerja. Pengelolaan APBN yang kredibel dan efisien juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program perlindungan sosial sekaligus mendukung pembangunan nasional. (*)
