Jakarta — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa meskipun kondisi kering masih dominan di berbagai daerah, dinamika atmosfer tetap dapat memicu hujan lebat hingga ekstrem secara lokal, disertai petir dan angin kencang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pendekatan penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tetapi juga mengutamakan pencegahan.
“Untuk mengatasi kebakaran hutan ini, kita harus bekerja sama untuk membuat rancangan strategi penanggulangan bencana,” ujar Rachmat.
Ia menekankan perlunya strategi yang menyeluruh dengan melibatkan kementerian dan lembaga sesuai peran serta kewenangannya.
Rachmat juga menegaskan bahwa strategi tersebut harus mencakup kebutuhan jangka pendek sekaligus penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan jangka panjang.
“Pembagian peran yang jelas antarlembaga juga diperlukan agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan pemerintah lebih siap ketika risiko kembali terjadi,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan instrumen respons cepat untuk menghadapi berbagai ancaman berbasis cuaca.
Dalam penanganan kondisi tertentu, BNPB bahkan telah menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya mitigasi. BNPB menggunakan OMC hibrida untuk membantu mengendalikan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau.
“OMC hybrid menggunakan dua teknik. Saat tersedia awan dilakukan stimulasi hujan, sedangkan ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist,” ujar Suharyanto.
Dalam penanganan bencana, Suharyanto juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor. “Penguatan satgas darat perlu dilakukan untuk mendukung operasi pemadaman,” ujarnya.
Langkah pemerintah tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan terus diarahkan agar peringatan dini dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI-Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat perlu menjaga koordinasi agar risiko dapat ditekan sejak awal.
Masyarakat juga diimbau aktif memantau informasi resmi BMKG, membersihkan saluran air, mengamankan benda yang mudah terbawa angin, serta segera melaporkan kondisi berbahaya kepada aparat setempat.
Dengan sinergi pusat-daerah dan partisipasi masyarakat, kesiapsiagaan menjadi kekuatan bersama untuk melindungi keselamatan warga dan menjaga keberlanjutan aktivitas sosial-ekonomi. (*)
