Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal dan investasi berskala besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam RAPBN 2027. Kebijakan tersebut diarahkan agar ekspansi ekonomi berjalan seiring dengan penguatan fondasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa mengatakan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, namun tetap menjaga kesehatan APBN. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dengan defisit anggaran dijaga pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” kata Purbaya.
Untuk menopang target tersebut, investasi diproyeksikan menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan dengan pertumbuhan sedikitnya 7 persen. Pemerintah juga mendorong penguatan industri, hilirisasi, ekspor, serta peningkatan produktivitas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai tambah dan memperluas basis penerimaan negara.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun atau meningkat 6,8 persen dibandingkan outlook 2026, dengan rasio 12,23 persen terhadap PDB. Sementara belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun, atau tumbuh 3,9 persen dari outlook 2026, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Purbaya menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak, penguatan Coretax, optimalisasi sumber daya alam, serta pemberian insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi.
“APBN akan dijaga prudent dan sustainable dengan berbagai upaya. Pertama, kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan tax base, penguatan Coretax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai pertumbuhan ekonomi harus mampu menghasilkan penerimaan negara yang lebih kuat. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki administrasi perpajakan dan memperluas basis ekonomi.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” ujar Suahasil.
Dengan kombinasi investasi, hilirisasi, reformasi perpajakan dan belanja berkualitas, pemerintah menargetkan APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.
